Kisah Dari Desa, Kisah Tentang Kekalahan

Penghuni Desa Manambin, Mandailing Julu
Foto Abdur-Razzaq Lubis
tulisan ke-2
KISAH DARI DESA, KISAH TENTANG KEKALAHAN

HAMPARAN sawah menguning bak permadani. Biji kopi yang masak menyala merah di antara hijau daunan. Aneka sayur dan berbagai tanaman keras, seperti kayu manis dan karet, tumbuh subur. Air Sungai Batang Gadis mengalir tak henti-hentinya sepanjang tahun.

BERBEDA dari petani di Jawa yang ketersediaan lahannya sudah sangat sempit, di lereng Gunung Sorik Merapi, Mandailing Natal, petani sebenarnya masih memiliki lahan yang cukup. Rata-rata mereka memiliki seperempat hektar sawah dan 2-4 hektar ladang yang biasa ditanami kopi, karet, aren, kayu manis, serta berbagai macam buah-
buahan.

Data di Badan Pusat Statistik tahun 2003, angka kepadatan penduduk di Mandailing Natal hanya sekitar 56 jiwa per km2. Bandingkan dengan kepadatan penduduk di Jawa yang pada tahun 1999 saja rata-rata sudah di atas 814 jiwa per kilometer persegi.

Namun, kepemilikan dan kesuburan tanah bukanlah aset yang menjanjikan lagi. Harga jual hasil pertanian yang selalu anjlok saat panen dan naiknya biaya produksi pertanian adalah lagu lama bagi petani di lereng Sorik Merapi yang kian nyaring terdengar.

Simaklah kisah Asmara Lubis (42), petani dari Desa Huta Godang, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal. Lelaki itu telah bersabar menunggu 12 tahun sebelum akhirnya memutuskan menebang pohon kayu manis di ladangnya. Karena merasa hasilnya kurang banyak, dia menebang satu lagi pohon kayu manis berumur delapan tahun. Butuh
kerja keras selama empat hari untuk menebang, menguliti, dan menjemur kulit kayu hingga siap dijual. Namun, penjualan dari dua pohon kayu manis yang berumur delapan dan 12 tahun itu hanya menghasilkan uang Rp 21.000, sementara harga parang yang ingin dia beli Rp 31.000.

Sejumlah komoditas andalan lain, seperti kopi, kentang, dan berbagai macam sayur-mayur, juga selalu anjlok harganya saat panen. Beberapa bulan lalu, Asmara dan kelompok taninya menanam kentang secara kolektif di lahan seluas sekitar lima hektar dengan bibit sebanyak 1,5 ton. Harga bibit saat itu mencapai Rp 12.000 per kilogram (kg). Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk dan obat-obatan mencapai Rp 6 juta. Total biaya yang dibutuhkan mereka sebanyak Rp 18 juta.

"Hasil panen sebenarnya sangat memuaskan, kualitasnya baik dan produksinya sekitar 10 ton. Namun, yang jadi masalah kentang kami hanya dihargai Rp 1.700 per kg. Kami rugi sekitar Rp 1 juta," katanya.

Selain masalah harga, serangan hama dan penyakit terhadap tanaman juga berkembang pesat, jauh meninggalkan teknologi yang digunakan petani untuk mengatasinya. Tanaman cabai, yang sebelumnya menjadi andalan warga sekitar Sorik Merapi, kini juga hancur terserang penyakit keriting kuning tanpa bisa teratasi. Dan jeruk sibanggor, yang pernah menjadi penopang ekonomi juga hampir punah karena
terserang berbagai penyakit.

***

KISAH tentang petani Sorik Merapi hanyalah satu kisah desa-desa kita. Di desa-desa waktu seakan berhenti. Bahkan, sebagian seakan berjalan mundur, menuju titik mati.

Di Huta Godang, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, sisa-sisa kejayaan masa lalu masih tergambar pada kemegahan rumah-rumah adat yang dikelilingi hamparan sawah yang luas. Namun, rumah-rumah dan segala isinya tersebut ditinggalkan pewarisnya yang memilih menjadi pengusaha di Medan.

Aktivitas ekonomi Negeri Suah, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, sejak puluhan tahun terakhir stagnan. "Dari dulu desa kami seperti ini. Jumlah warga yang tinggal di sini tidak bertambah, bahkan jumlah rumah berkurang. Jika dulu 16 rumah, sekarang tinggal 15 rumah. Jalan dari kota ke sini juga makin rusak saja dan membuat desa kami ini kian jauh dari dunia luar," ujar Nelson Barus (43), warga setempat.

Walaupun tak "berkembang", untuk kebutuhan makan sehari-hari, warga Negeri Suah sebenarnya masih berkecukupan karena hampir setiap keluarga masih memiliki sawah yang panen padinya cukup untuk makan selama setahun.

Masalah sebenarnya muncul saat orang-orang desa berinteraksi dengan dunia luar, terutama untuk menyekolahkan anak dan berobat ke dokter. Kenyataannya, walaupun cukup makan, mereka tidak cukup uang untuk mengikuti ritme kehidupan modern yang segala sesuatunya harus dibayar dengan uang.

Bagi masyarakat desa, uang susah didapat. Mereka kaya barang dan sumber daya alam, tetapi miskin uang. Harga hasil bumi mereka dihargai sangat murah oleh pembeli. Misalnya, karet yang merupakan komoditas andalan Negeri Suah hanya dihargai tengkulak kurang dari Rp 4.000 per kg. Padahal, di Medan harga karet Rp 4.800 per kg.

Warga yang sakit harus digotong ke desa tetangga yang berjarak sekitar setengah jam jalan kaki. Ongkos berobat menjadi sangat mahal untuk ukuran orang desa.

Pendidikan juga menjadi dilema. Anak-anak yang bersekolah di sekolah dasar (SD) harus berjalan kaki ke luar desa. Sedangkan, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang terdekat hanya ada di Bandar Baru yang harus ditempuh selama empat jam dengan sepeda motor atau seharian berjalan kaki.

Beban berat itu misalnya dirasakan keluarga Kardi Barus (58), warga yang memiliki dua anak. Anak pertamanya sudah berkeluarga dan tinggal di Medan. Sedangkan anak bungsunya, Serli Novita Barus (16), masih sekolah di sekolah menengah ekonomi atas di Kabanjahe. Tiap dua pekan Kardi harus mengirim uang kepada anak bungsunya itu sedikitnya Rp 200.000. Belum lagi dia harus membayar uang BP3 Rp 400.000 setahun
sekali.

Beban Kardi tambah berat karena cucunya yang masih balita dari anak pertamanya yang telah bercerai dititipkan padanya. Sedikitnya Rp 200.000 per bulan tandas untuk membeli susu dan biskuit bagi cucunya. Seluruh kebutuhan keluarganya ditopang dari ladang karet seluas setengah hektar. Rata-rata, dia bisa mendapatkan 5 kg karet per hari. Dengan penghasilan maksimal Rp 24.000 per hari atau sekitar Rp 168.000 per minggu, praktis semuanya tersedot untuk membiayai sekolah anaknya dan membeli susu untuk cucunya.

Sementara itu, kualitas pendidikan di desa sepertinya juga mustahil menjadi gerbang perubahan strata sosial dan ekonomi. Berbagai keterbatasan menyebabkankualitas pendidikan di desa sangat rendah sehingga lulusannya kesulitan bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan di kota.

Di Dusun Sigoring-goring, Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Binanga, Tapsel, misalnya, fasilitas pendidikannya sangat minim. SD satu-satunya di dusun yang dibangun secara swadaya pada tahun 1982 tersebut hanya memiliki satu ruang kelas sehingga seluruh siswa mulai dari kelas I hingga kelas VI bercampur dan gurunya hanya seorang.

Hingga kini murid-murid SD di sana harus belajar dengan menggunakan buku-buku pelajaran kejar paket A, B, dan C terbitan tahun 1997, yang sebenarnya ditujukan untuk ujian persamaan. "Susah mengharapkan lulusan SD kami bisa meneruskan ke jenjang lebih tinggi. Di samping masalah biaya, mereka kesulitan ikut ujian," kata Raja Dima Siregar, satu-satunya guru di SD itu.

Bagi warga desa yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan formal memadai, interaksi ekonomi dan sosial dengan dunia luar adalah sebuah eliminasi.

***

ELIMINASI kekuatan luar terhadap warga desa dalam beberapa kasus lain dilakukan dengan sangat keras. Aset desa diperas, dikuasai, dan warganya kemudian diusir keluar dari tanah mereka sendiri.

Hal itu misalnya dialami orang-orang Mandailing di Dusun Sibengggol, Desa Pangirkiran Dolok. Sedikitnya 17 rumah warga Dusun Sibenggol, Pangirkiran Dolok, dibakar perusahaan perkebunan swasta nasional. Warga yang rata-rata tak mengerti masalah hukum tersebut kemudian diusir ke luar dusun dan 650 hektar tanah adat diambil alih untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Kini warga Sibenggol mengungsi ke dusun-dusun lain di Desa Pangirkiran. Warga desa sempat melawan dan mengadu ke aparat keamanan serta instansi pemerintahan. Namun, justru Dusun Sibenggol dan bekas ladang mereka telah dikelilingi parit oleh perusahaan tersebut. Tak seorang warga dusun pun yang berani ke sana karena tanah tersebut dijaga para centeng bersenjata.

Warga Desa Kodon-kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, juga mengalami nasib serupa. Kalangan pengusaha yang melihat strategisnya lokasi Gorat Ni Padang, tanah adat milik desa, lalu mengambil alih.

Sang pengusaha yang berhasil menggandeng investor asing bermimpi untuk membangun lapangan golf, hotel, perkebunan, dan berbagai sarana wisata lain di sana. Mereka yakin bisa memberi nilai lebih lahan adat tersebut. Namun, proses ganti rugi bermasalah karena hanya sebagian warga yang mendapatkan. Dan ladang milik warga justru terkena longsor, dampak dari pembangunan tersebut.

Saat warga menuntut, mereka kalah. Pembangunan yang proses perizinannya belum selesai itu pun jalan terus. Sementara itu, pemerintah daerah merestuinya. Alasannya, investasi asing akan menaikkan pendapatan daerah dan nantinya akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kasus lain, warga juga dimanfaatkan kekuatan dari luar untuk melakukan perusakan sumber dayanya sendiri, dengan imbalan tak seberapa. Di Desa Angin Barat, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal, warga desa yang semula menentang keras usaha penebangan hutan di sekitar desa mereka akhirnya diam ketika mereka dijanjikan tanah
bekas hutan itu akan diserahkan kepada masyarakat.

Namun, saat hutan sudah rusak dijarah dan pengusaha telah pergi, pemerintah dan aparat keamanan kemudian datang untuk melarang alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan. Janji-janji penyerahan lahan itu menjadi semu. Sementara itu, longsor dan banjir kini mengancam warga desa akibat perusakan hutan.

Desa-desa seperti dikepung kekuatan dari luar yang sangat agresif dalam memanfaatkan lahan sebagai aset ekonomi semata. Sementara sumber daya di desa loyo karena putra-putra terbaik mereka memilih
merantau keluar. (AHMAD ARIF)

http://ayiek.multiply.com/journal/item/1